Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Kapuspen TNI) secara resmi mengonfirmasi adanya Peningkatan Tunjangan Prajurit yang signifikan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga moral dan profesionalisme anggota TNI. Pernyataan dari Kapuspen TNI ini menanggapi isu publik mengenai kesejahteraan prajurit di tengah kenaikan biaya hidup. Peningkatan Tunjangan Prajurit ini tidak hanya berfokus pada gaji pokok, melainkan juga pada berbagai komponen tunjangan kinerja dan tunjangan operasional lapangan, yang diharapkan mampu mendukung penuh tugas dan tanggung jawab berat yang diemban para prajurit di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini merupakan bagian integral dari Strategi Modernisasi TNI secara menyeluruh.
Dalam konferensi pers yang diadakan di Markas Besar TNI pada hari Kamis, 2 Oktober 2025, Kapuspen TNI, Mayor Jenderal (Mayjen) Darmawan Sutejo, menjelaskan bahwa Peningkatan Tunjangan Prajurit telah melalui proses kajian mendalam bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan. Kenaikan tunjangan kinerja, yang menjadi komponen terbesar di luar gaji pokok, rata-rata naik sebesar 12% dan mulai berlaku efektif sejak gaji Oktober 2025. Mayjen Darmawan menekankan bahwa kebijakan ini adalah wujud penghargaan negara atas dedikasi prajurit yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan, seperti prajurit yang bertugas di Pos Perbatasan Skouw, Papua.
Fokus utama dari Peningkatan Tunjangan Prajurit ini adalah pada kelompok Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan prajurit yang bertugas di pulau-pulau terluar. Data internal yang disajikan oleh Kapuspen TNI menunjukkan bahwa tunjangan operasional Babinsa telah dinaikkan hingga 20%, sebuah langkah strategis untuk memperkuat fungsi teritorial TNI dalam menjaga Keamanan Publik dan ketahanan wilayah. Keputusan ini disahkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 15 September 2025. Kapuspen TNI menambahkan bahwa kesejahteraan prajurit tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan yang berkualitas.
Selain aspek finansial, Peningkatan Tunjangan Prajurit juga mencakup perbaikan layanan perumahan dinas dan fasilitas pendidikan untuk anak-anak prajurit. Housing allowance untuk prajurit yang belum mendapatkan perumahan dinas juga ditingkatkan secara proporsional. Mayjen Darmawan mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa kesejahteraan prajurit adalah prioritas utama Panglima TNI. Dengan adanya Peningkatan Tunjangan Prajurit ini, diharapkan moral prajurit tetap tinggi, dan profesionalisme mereka dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terus ditingkatkan, menjamin bahwa TNI senantiasa siap menghadapi setiap ancaman dan tantangan di masa depan.
